Mengapa Jokowi mau merangkul semua partai masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?
Pengamat politik Nicky Fahrizal mengatakan dalam sejarah politik Indonesia tradisi oposisi yang efektif terakhir terjadi di era demokrasi liberal pada tahun 1950-an, atau yang dikenal sebagai demokrasi parlementer.
Tetapi ketika kembali ke sistem presidensial, keberadaan oposisi semakin mengecil. Catatan adanya oposisi hanya kala PDIP tidak menjadi partai pemenang pemilu.
"Masuk era reformasi di awal, makin naik turun," sebut Nicky.
"Jadi desain sistem ketatanegaraan kita membentuk model pemerintahan yang oposisinya tidak efektif."
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Akibat dari tidak kuatnya peran oposisi, pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah akan melemah.
Dan ketika terjadi kekeliruan di dalam pengambilan kebijakan, tidak akan ada yang mendorong perbaikan. Apalagi kalau suara kritis dari masyarakat sipil dibungkam.
Baginya saat Jokowi menyebut dirinya sebagai "jembatan" partai-partai, itu artinya dia tetaplah sebagai "king maker" sebelum dan sesudah pemilu.
"Ini semua memang seperti yang dia katakan setahun lalu mengatakan akan cawe-cawe, dan itu berhasil."
Sementara itu, Silvanus Alvin menilai keinginan Prabowo maupun Jokowi yang ingin merangkul sebanyak-banyaknya partai supaya komunikasi dengan legislatif sebutnya lebih kondusif.
Apalagi untuk mewujudkan program-program kampanye yang selama ini disuarakan yakni makan siang gratis.
"Itu kan harus melewati proses di DPR untuk menggolkan anggarannya."
Akan tetapi, dia menyayangkan langkah Presiden Jokowi -yang disebutnya melangkahi Prabowo- jika betul bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh untuk menjajaki koalisi bersama di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Alvin, Presiden Jokowi sebaiknya fokus saja pada sisa pemerintahannya untuk menuntaskan sejumlah kebijakannya dan yang utama menjaga kondusifitas bangsa.
"Saatnya Presiden Jokowi menjadi sosok negarawan yang memikirkan bangsa, di sisa [jabatan] ini selesaikan tugas dan menuntaskan kepemimpinannya dengan mulus."
'Tidak akan semudah itu'
Meskipun potensi Nasdem kembali masuk dalam bagian pemerintahan Prabowo-GIbran terbuka lebar, tapi pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai hal itu tidak akan mudah.
Sikap Nasdem, ucapnya, baru akan kelihatan setelah real count dari KPU selesai. Selain itu koalisi pengusung Anies-Muhaimin memiliki dukungan yang cukup kuat dari masyarakat untuk terus membawa gagasan perubahan.
"Bagaimanapun Nasdem yang pertama membawa narasi perubahan, kalau tiba-tiba berada dalam pemerintahan dan menerima ajakan [koalisi] dan Nasdem mau, saya rasa akan kurang positif impaknya bagi pengusung Nasdem yang di masa kampanye menyuarakan isu perubahan."
"Seakan-akan setelah jagoannya kalah ditinggalkan."
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Belum lagi keberadaan rekan di kubunya yakni Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten dengan sikap politiknya menyatakan diri sebagai oposisi. Ditambah sikap PDI Perjuangan yang sudah menyebut siap menjadi oposisi.
Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, sependapat. Dia meyakini Surya Paloh tidak akan segampang itu meninggalkan koalisi sebelum ada keputusan final dari KPU.
Paling tidak, sambung Ahmad Atang, jawaban diplomatis yang dilontarkan Surya Paloh dalam jamuan makan malam itu adalah "masih menunggu perhitungan resmi."
Pertanyaan Jokowi soal Cawapres Anies Diungkap Surya Paloh
Jokowi menjamu Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada Surya Paloh, siapa bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Apa tanggapan koalisi Anies-Muhaimin?
Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tak ada koordinasi dengan ketum partai koalisi dan Timnas Anies-Muhaimin (AMIN).
Meski dia menilai pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi merupakan hak Nasdem sebagai partai. PKB, katanya, akan tetap pada sikapnya yakni mengawal pemilu hingga penghitungan resmi dari KPU tuntas.
Namun demikian, Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengingatkan bahwa parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan atau koalisi pengusung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah membuat kesepakatan tentang langkah yang bakal dilakukan di tengah tahapan pemilu.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan PKS membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) setiap partai.
"Kesepakatan itu yang seharusnya dipegang partai saat ini, termasuk Nasdem, ketika proses pemilu masih pada tahapan rekapitulasi suara," kata Daniel seperti dilansir Kompas.com.
Dia juga mengatakan belum ada undangan Jokowi kepada partainya.
Sama seperti PKB, juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan hak Nasdem dan tidak memengaruhi apapun sikap PKS.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Ahad petang, 18 Februari 2024.
"Dipanggil Pak Presiden," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni tentang pertemuan itu seperti dikutip Antara di Jakarta hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan. "Silaturahim biasa saja," kata dia.
Belum diketahui pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Namun diketahui ini adalah pertemuan pertama kali Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hingga berita ini diturunkan pihak Istana presiden belum memberikan informasi mengenai pertemuan tersebut.
Seperti diketahui, Partai NasDem pimpinan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Adapun hasil hitung cepat, pasangan Anies-Muhaimin berada di posisi kedua setelah pasangan Prabowo-Gibran. Anies-Muhaimin berdasarkan quick count memperoleh sekitar 25 persen.
Sebelumnya, Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Anies pada Jumat, 16 Februari 2024.
Menurut Anies pertemuannya dengan bos Media Grup itu untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," kata dia di Jakarta, Jumat lalu.
Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berlangsung selama satu jam. Dalam pertemuan itu, keduanya disebut membahas sejumlah hal, termasuk Pemilu 2024.
Ari menyebut pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/2) sesuai permintaan dari Surya Paloh.
"Pertemuan sudah selesai. Sekitar 1 jam," ujarnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ari menjelaskan dalam pertemuan tersebut keduanya membahas banyak hal, mulai dari agenda kebangsaan hingga persiapan untuk menghadapi tantangan global. Tidak ketinggalan, kata dia, Jokowi dan Surya Paloh juga turut membahas dinamika politik usai pelaksanaan Pemilu 2024.
"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ujar dia.
"Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara," jelasnya menambahkan.
Kendati demikian, Ari tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal permohonan pertemuan yang diminta oleh Surya Paloh usai gelaran Pilpres 2024.
"Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," tuturnya.
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyebut Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana. Menurutnya, pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan
"Silaturahim biasa saja," kata Sahroni.
Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2). Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).
Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menanggapi positif ihwal Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden atau capres Pilpres 2024 makan siang bersama. Adapun Jokowi menjamu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.
Dikutip dari Antara, di ruang makan Istana Merdeka, Jokowi bersama ketiga bakal capres duduk mengelilingi meja makan bundar. Pada jamuan makan siang yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB itu, Jokowi duduk di antara Ganjar berbatik merah dan Prabowo Sementara Anies duduk berhadapan langsung dengan Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut sejumlah tanggapan dari berbagai pihak
1. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memuji Jokowi atas inisiatifnya mengundang makan siang tiga bakal capres. Sesama mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Jokowi sebagai sosok negarawan. Pihaknya meyakini Jokowi akan berdiri di atas semua dan tidak memihak salah satu kandidat demi kelancaran Pemilu 2024.
“Ya Bagus, Pak Jokowi sosok negarawan,” kata Djarot di Gedung CM, Matraman, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.
Djarot juga melihat pertemuan itu sebagai upaya Jokowi untuk mengutamakan persatuan dan stabilitas di tengah kompetisi Pilpres 2024. Dia mengatakan pertemuan itu merupakan hal positif yang harus diapresiasi. “Bagaimanapun juga Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo itu juga kenal baik,” kata Djarot.
2. Ketum NasDem Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengapresiasi jamuan santap siang oleh Jokowi terhadap tiga kandidat capres. Menurutnya, hal itu merupakan modal berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia. “Saya pikir bagus itu, apa pun juga fungsi peran presiden, kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara,” kata Surya Paloh dalam rilis tertulis, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut Surya Paloh, inisiatif mengumpulkan para bakal capres 2024 meredakan isu Jokowi hanya dekat dengan kandidat tertentu. Dia menyebutkan selama ini ada persepsi pandangan sinisme, menyatakan Jokowi hanya tahu satu partai, dua partai, satu caleg capres, dua capres.
3. Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar
Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut memberi tanggapan. Pendamping Anies Baswedan itu berharap undangan tersebut bentuk netralitas Presiden Jokowi. Menurutnya, kepala negara memang harus paling netral. Hal itu dikatakan Muhaimin usai menemui buruh pabrik rokok di Pagelaran, Kabupaten Malang.
“Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan tentu harus netral senetral-netralnya,” ujar Muhaimin, Senin.
4. Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menanggapi positif makan siang Jokowi bareng tiga bakal capres. Sandiaga menilai momen tiga capres makan siang bersama Jokowi itu sangat menyejukkan. Menurutnya, momen itu membuat bahagia publik yang ingin Pilpres 2024 kondusif.
“Sangat menyejukkan. Saya melihat itulah demokrasi Indonesia,” ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin.
5. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menanggapi positif pertemuan Jokowi dalam agenda makan siang bersama tiga bakal capres. Pihaknya menilai undangan seperti itu seharusnya memang dilakukan sejak dulu. Kendati demikian, anggota Komisi II DPR itu mengingatkan agar Jokowi tetap menjaga netralitas di Pilpres 2024. Meskipun, kata dia, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan cawapres pendamping Prabowo.
“Tapi netralitas perlu benar-benar ditegakkan. Karena salah satu cawapres adalah anak presiden,” kata Mardani, Senin.
6. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi
Pengamat politik Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menerangkan, ada arti tersendiri dari kegiatan Jokowi menjamu makan siang tiga bakal capres. Menurutnya, Jokowi ingin menunjukkan sikap netral sebagai negarawan kepada para peserta Pemilu 2024.
“Ini penting karena bagaimana pun setelah MK mengambil keputusan untuk memberi semacam tiket konstitusional buat Gibran putra Presiden itu. Ekspektasi publik agar presiden lebih negarawan lebih netral itu makin meningkat,” kata dia dikutip dari Kompas TV.
Pihaknya memaparkan, menurut data survei terakhir, hampir 80 persen masyarakat menginginkan presiden netral dan tidak memihak. Keikutsertaan Gibran sebagai cawapres Prabowo dikhawatirkan membuat Jokowi sebagai presiden tidak bersikap Netral.
“Menurut saya, presiden sedang berusaha untuk menampilkan ke publik bahwa beliau sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu ingin netral kepada seluruh peserta Pilpres,” kata Burhanuddin.
7. Kader PDIP, Ferdinand Hutahean
Saat yang lain memuji, kader PDIP Ferdinand Hutahaean justru berspekulasi. Pihaknya mempertanyakan Jokowi hanya mengundang Capres sedangkan Cawapresnya tidak. Menurutnya, hal itu sengaja dilakukan Jokowi. Karena bila mengundang cawapres, maka Gibran akan turut hadir. Jika Gibran hadir, kata dia, isu dinasti politik akan makin kencang.
“Karena akan semakin menunjukkan bahwa dinasti politik itu ada,” ujar Ferdinand melalui unggahannya di X, Senin.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | HAN REVANDA PUTRA | TIKA AYU | SULTAN ABDURRAHMAN
Bertemu Jokowi, Surya Paloh disebut sedang penjajakan koalisi Prabowo-Gibran
Sumber gambar, Getty Images
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/02) malam memicu banyak spekulasi. Mulai dari dugaan bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem diajak masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran hingga "penjinakan" agar Surya Paloh menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah "jembatan" bagi urusan partai-partai dalam pertemuan tersebut.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.
Namun, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, berkata terlalu dini apabila jamuan makan malam tersebut diartikan bahwa partainya akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.
Apa yang dibicarakan Jokowi dan Surya Paloh?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi "magnet besar" bagi publik.
Sebab dalam Pilpres 2024, keduanya berada di kubu yang berseberangan. Surya Paloh menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin yang menyuarakan ide perubahan. Adapun Presiden Jokowi mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang bersanding dengan Prabowo Subianto.
Menurut Alvin, pertemuan yang dibarengi makan malam tersebut membicarakan sejumlah isu.
Mulai dari keinginan untuk mengembalikan "rasa konsolidasi" yang dulu pernah ada - mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 partai Nasdem menjadi penyokong Jokowi -hingga upaya mengajak Nasdem "kembali menjadi bagian pemerintahan".
"Karena Nasdem ini dari Pemilu 2014, 2019 di dalam pemerintahan, dia punya rekam jejak bersama Presiden Jokowi ketika menjadi capres untuk pertama kalinya," ujar Silvanus Alvin kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Pengamat politik dari Centre for strategic and international Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga sependapat.
Ia menduga, pembicaraan keduanya sudah mengarah pada penjajakan koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dirinya sebagai jembatan untuk urusan partai-partai.
Pasalnya gaya pemerintahan Prabowo tak akan jauh berbeda dengan Jokowi yang "sebisa mungkin merangkul semua partai agar tidak tercipta oposisi yang efektif".
"Dan bisa juga strategi bersama. Prabowo akan melakukan kunjungan ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang punya hubungan pasang surut dengan Jokowi."
Berbeda dengan Nicky, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, berkata penjajakan untuk berkoalisi kembali terlalu dini disampaikan Jokowi kepada Surya Paloh.
Karena bagaimanapun penghitungan suara oleh KPU masih berjalan meskipun berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran unggul telak.
Ia menduga arah pembicaraan itu bagian dari "upaya menjinakkan" kubu Surya Paloh yang selama ini kencang menyuarakan adanya dugaan kecurangan.
"Penjinakan kepada Surya Paloh bahwa sekarang kami sudah menang, tidak perlu lagi keras-keras dan terima kekalahan," ujar Ahmad Atang.
"Atau pertemuan itu sebagai bagian dari upaya melakukan cooling down dinamika politik yang sedang tinggi terutama di kubu Anies-Muhaimin yang sangat menentang hasil quick count."
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.
Namun Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, menuturkan pertemuan itu hanya membahas dinamika politik yang berkembang saat ini.
Ia juga berkata terlalu dini apabila pertemuan tersebut diartikan bahwa Nasdem akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.
"Ah terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," ucapnya di Nasdem Tower.
Sumber gambar, Getty Images
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, pada Minggu (18/02) malam, untuk menjadi "jembatan" atau sebutnya menjembatani sesuatu.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 RS TNI di Jakarta Selatan.
Presiden melanjutkan adapun soal urusan politik, ia serahkan kepada partai-partai. Dia berkata hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.
"Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai [yang mengurus]. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya."
Ia kemudian berkata, pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia.
Dia pun tak mau ambil pusing terkait pihak mana yang meminta pertemuan itu terlebih dahulu - apakah dari pihak Istana maupun Nasdem.
"Saya kira dua-duanya enggak perlu lah siapa yang undang. Yang paling penting memang ada pertemuan itu dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan negara kita."
